Friday Apr 18

Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah

Bagi mereka yang membutuhkan dana cepat, Pegadaian bisa menjadi alternatif solusi. Persis seperti slogan Pegadaian “Mengatasi masalah tanpa masalah”. Menurut Budiman, karyawan Pegadaian di daerah Bogor, masyarakat lebih memilih menggadaikan barangnya demi mendapatkan dana cepat, daripada harus meminjam ke bank dengan proses yang berbelit-belit.
Nah, seperti tak mau ketinggalan dengan trend dunia perbankan dengan produk-produk syariah-nya, Perum Pegadaian pun mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Sayangnya, hukum Pegadaian Syariah masih menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat.  
Salah satunya disampaikan Shiddiq al-Jawi, konsultan Syariah, seperti dilansir dari situs www.hizbut- tahrir.or.id, bahwa biaya simpan yang dikenakan kepada rahin (nasabah) atas dasar akad ijarah (jasa) tidak berbeda dengan sistem bunga di pegadaian konvensional.
Menurut Shiddiq, ada tiga alasan mengapa gadai syariah dikatakan akad yang bathil. Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad sekaligus (multiakad) yang dilarang syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (biaya simpan).
Kedua, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah biaya simpan atas barang gadai antara pegadaian syariah dengan nasabah. “Padahal pinjamanlah yang menarik manfaat dan juga menarik nasabah, dan jika memberi pinjaman tidak boleh mengambil kelebihan,” ungkapnya.
Dan ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, karena pihak murtahin (pegadaian syariah) yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban murtahin, bukan kewajiban rahin (nasabah).
Sementara itu, menurut Muhammad Zen Lc MAg, konsultan ekonomi syariah, selama tidak ada yang dirugikan dan antara rahin dan murtahin saling ridha hukumnya sah-sah saja. “Pada dasarnya hukum muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya,” kata Muhammad Zen.
Alasan utama masyarakat pergi ke pegadaian syariah, lanjut Muhammad Zen, karena prosesnya lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya.
Menurut Fikri Indra Silmy, anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dalam pegadaian syariah tidak terjadi multiakad. Pegadaian syariah memiliki tiga produk, yaitu Arrum, Amanah dan Rahn. “Tapi hanya ada dua akad yang digunakan, yaitu akad sewa dan akad gadai. Masing-masing produk hanya ada satu akad,” jelas Fikri.
Mengenai beban biaya simpan yang dikenakan kepada nasabah, hukumnya sah sesuai hadis riwayat Sya`bin dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, “Ternak yang digadaikan boleh diperah susunya sesuai dengan biaya perawatannya.Ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah susunya atau menungganginya harus membayar biaya perawatannya”.
Dengan demikian, tambah Fikri, biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan. “Pegadaian syariah tidak mengenakan biaya pinjaman, melainkan biaya perawatan barang gadaian,” tandasnya.
Ari Agung Nugraha, Manajer Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas-Batam menguraikan perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Menurut dia, di pegadaian konvensional tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal dihitung dari nilai pinjaman. “Sedangkan dalam pegadaian syariah nasabah dibebankan biaya jasa simpan,” jelas Agung.
Di pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, yaitu hutang piutang dengan jaminan barang bergerak. Sedang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat acessoir. Sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan, atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Hal ini berbeda dengan Pegadaian Syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.  RYAN FEBRIYANTI